0

Polisi Tangkap Perekam Video Ancam Penggal Jokowi

bandaronline-seo –  Jajaran Penyidik Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap seseorang yang diduga merekam video viral ancaman penggal kepala Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Penangkapan itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

“Ya benar, (sudah ditangkap). Di Bekasi (lokasi penangkapan),” ujar Argo saat dikonfirmasi, Rabu (15/5/2019).

Namun Argo belum bersedia merinci kronologis penangkapan terduga perekam video ancaman terhadap Jokowi itu. Argo juga belum bersedia mengungkapkan identitas terduga pelaku.

“(Informasi lebih lanjutnya) nanti ya,” ucap Argo.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan seorang pria mengancam akan memenggal kepala Jokowi. Ancaman itu dilontarkan pria berjaket cokelat dan berpeci hitam di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat 10 Mei lalu.

“Dari Poso nih, siap penggal kepalanya Jokowi. Jokowi siap lehernya kita penggal,” ucap pria dalam video yang viral.

Polisi bergerak cepat dan langsung mengidentifikasi pengancam penggal kepala Jokowi adalah Hermawan Susanto alias HS (25). Warga Palmerah, Jakarta Barat itu ditangkap di rumah saudaranya di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 12 Mei 2019 pagi.

Tersangka HS dijerat Pasal 104 KUHP tentang Makar dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polisi juga menjerat HS dengan Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Polisi juga memburu perekam video berisi ancaman pembunuhan terhadap Presiden Jokowi itu. Polri mengkalim telah mengantongi identitas perekam video viral tersebut.

 

 

Keyword : AGEN DOMINO | DOMINO ONLINE | BANDAR KIU

0

IDI Sebut Kematian Petugas KPPS Bukan Karena Kelelahan

BandarOnline – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih menuturkan, kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terjadi di seluruh Indonesia bukan karena kelelahan. Namun penyakit yang sudah lama diderita.

“Menghadapi kasus kematian mendadak dalam jumlah besar dalam kurun waktu yang singkat IDI berpendapat bahwa kelelahan bukanlah penyebab langsung kematian, namun dapat jadi salah satu faktor pemicu atau pemberat sebab kematian,” kata Daeng di kantor PB IDI Jakarta. Seperti dilansir Antara, Senin (13/5).

Dia menjelaskan, petugas KPPS yang menjadi korban meninggal telah memiliki penyakit sebelumnya. Sehingga saat mendapatkan pekerjaan yang berat hingga kelelahan memicu atau memperberat penyakit yang diderita.

Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti menjelaskan kematian paling banyak disebabkan oleh penyakit jantung dan stroke.

Ahli penyakit dalam Prof Zubairi Djoerban Sp.PD, KHOM menyebutkan faktor kelelahan, dehidrasi, dan stress dapat memicu terjadinya serangan jantung dan stroke yang bisa menyebabkan kematian.

Namun Prof Zubairi menegaskan hal tersebut bukanlah faktor tunggal, melainkan ada faktor-faktor lainnya yang memperparah penyakit. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih mendalam untuk memastikan apa penyebab kematian petugas KPPS.

Daeng Faqih menegaskan IDI sebagai organisasi profesi siap membantu semua pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan penelitian mendalam dan atau investigasi yang objektif dan berbasis keilmuan terhadap kejadian kematian petugas KPPS tersebut.

 

 

Keyword : AGEN DOMINO | DOMINO ONLINE | BANDAR KIU

0

KPK Tetapkan Hakim PN Balikpapan Tersangka

BandarOnline – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kayat sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara penipuan.

Selain hakim Kayat, KPK juga menjerat dua orang lainnya dalam kasus ini. Yakni Advokat Jhonson Siburian, dan pihak swasta Sudarman.

Syarif mengatakan, hakim Kayat dijanjikan menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Sudarman yang tengah berperkara di Pengadilan Negeri Balikpapan. Sudarman terjerat kasus pemalsuan surat bersama dua terdakwa lainnya.

Pada saat itu sekitar tahun 2018, Sudarman pun belum bisa memenuhi permintaan hakim Kayat. Namun Sudarman siap memberikan Rp 500 juta jika tanahnya di Balikpapan laku terjual.

“Untuk memberikan keyakinan pada KYT (Kayat), SDM (Sudarman) sampai menawarkan agar KYT memegang sertifikat tanahnya dan akan memberikan uang setelah tanahnya laku terjual. Namun KYT menolak dan meminta fee diserahkan dalam bentuk tunai saja,” kata Syarif.

Tagih Suap

Syarif mengatakan, pada Desember 2018, jaksa penuntut umum menuntut Sudarman pidana 5 tahun penjara. Beberapa hari kemudian, Sudarman divonis bebas oleh hakim Kayat.

Sekitar sebulan setelah pembacaan putusan, uang belum juga diserahkan oleh Sudarman. Kayat pun menagih janji melalui Jhonson. Kemudian, pada 2 Mei 2019, Jhonson bertemu Kayat di PN Balikpanan dan Kayat menyampaikan akan dipindahtugaskan ke Sukoharjo.

Pada 3 Mei 2019, karena sudah mendapatkan uang muka dari pihak pembeli tanahnya, Sudarman mengambil uang sebesar Rp 250 juta di sebuah bank di Balikpapan. Dari jumlah tersebut, Rp 200 juta ia masukan ke dalam kantong plastik hitam, dan Rp 50 juta ia masukan ke dalam tasnya.

Kemudian ia menyerahkan uang Rp 200 juta kepada Jhonson dan stafnya untuk diberikan pada Kayat di sebuah Restoran Padang. Selanjutnya, pada 4 Mei 2019, Jhonson menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta kepada Kayat di Pengadilan Negeri Balikpapan.

“Sedangkan Rp 100 juta lainnya ditemukan di kantor JHS (Jhonson),” kata Syarif.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Kayat disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Sudarman dan Jhonson disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55.

 

Keyword : AGEN DOMINO | DOMINO ONLINE | BANDAR KIU

0

Pemindahan Ibu Kota Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat

BandarOnline – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Diperkirakan, rencana tersebut akan akan menelan dana sebesar Rp 466 triliun.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Rofiq menilai, kendati akan menelan biaya yang cukup besar, namun dia yakin keputusan itu sangat strategis dan akan mendukung upaya mendorong tata kelola negara lebih cepat dan bersih. Di sisi lain, pertumbuhan bisnis juga akan lebih cepat.

“Kebijakan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota adalah rencana yang genuine dan strategis,” kata Wakil Sekretaris TKN Ahmad Rofiq dalam keterangan tertulinya, Rabu (1/5/2019).

Dia mengatakan banyak negara yang melakukan pemisahan antara ibukota dan pusat bisnis. Contohnya, Ibukota AS, yaitu Washington DC,  dan kota bisnis di New York. Begitu pula India, ibukota di New Delhi, kota bisnisnya di Mumbai.

Kebijakan ini dinilai sangat layak diberikan dukungan mengingat Jakarta terlalu padat.

“Pemisahan ini akan menciptakan iklim bisnis sehat, jauh dari kongkalikong, jauh dari budaya suap dan jauh dari persekongkolan. Tata kelola negara yang lebih cepat mengarah kepada clear goverment dan good governance,” tegas Sekjen DPP Perindo itu.

Di ibu kota yang baru tersebut, semua aparat pemerintah dapat bekerja dengan ketenangan dan kenyamanan.

“Dulu, Bung Karno dan Pak Harto juga pernah mewacanakan perpindahan ibu kota. Dalam pemikirannya sama, yaitu ingin menciptakan birokrasi yang sehat dan iklim usaha yang bersih,” kata

Kini, lanjutnya, hal ini sudah sampai pada taraf kebutuhan bagi bangsa.

“Agar kemajuan yang diinginkan dapat tercapai dalam waktu yang cepat. 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya,” jelasnya.

Diputuskan Jokowi

Sebelumnya, Jokowi memutuskan dalam rapat terbatas ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Pertimbangannya, penduduk di Pulau Jawa sangat padat. Jumlah penduduk di Pulau Jawa saat ini sudah mencapai 57 persen, dari total jumlah penduduk Indonesia.

Sementara itu, di Sumatera 21 persen, Kalimantan 6 persen, Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 3 persen.

Selain itu, kemacetan di Pulau Jawa cukup kronis, baik di Jakarta maupun wilayah Pantura. Selanjutnya, persoalan banjir dan kekeringan juga terus menjadi ancaman.

Keyword : AGEN DOMINO | DOMINO ONLINE | BANDAR KIU